Jokowi dinilai layak pimpin bangsa

Joko Widodo. (ANTARA)

 "Namun, yang teratas adalah Jokowi."

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), memperoleh penghargaan dalam kategori Anak Bangsa yang Layak Memimpin Bangsa dari Kelompok Media Peluang (KMP) setelah sebelumnya dilakukan pengumpulan pendapat (polling).

"Jokowi juara dalam polling dengan tema Anak Bangsa yang Layak Memimpin Bangsa yang diselenggarakan oleh Tabloid The Politic," kata Pimpinan KMP, Nanik S. Deyang, didampingi Direktur KMP, Budi Purnomo Karjodihardjo, dalam keterangan tertulis pemberian penghargaan tersebut di Jakarta, Minggu.

Menurut Nanik, polling mencari pemimpin bangsa yang dilakukan oleh Tabloid The Politik selama hampir setahun, atau sejak awal tahun 2012.

"Kami berhasil menjaring sejumlah tokoh, seperti Dahlan Iskan, Prabowo Subianto, dan Jusuf Kalla. Namun, yang teratas adalah Jokowi," kata Nanik.

Jokowi mengumpulkan persentase paling tinggi sebesar 34,42 persen, disusul Dahlan Iskan (20%), Prabowo Subianto (14,42%), Jusuf Kalla (9,07%), sisanya senilai 22 persen lebih diperoleh dari sejumlah tokoh lainnya.

"Kami akan terus melanjutkan poling ini, untuk mengetahui harapan masyarakat kepada para tokoh yang sudah dipilih oleh masyarakat maupun belum," ujarnya.

Budayawan Atilla Soerjadjaja menerima penghargaan katagori Bidang Budaya, sebagai Tokoh yang Sangat Peduli Memajukan Kebudayaan Bangsa.

Atilla dinilai sangat sukses mengedepankan sendratari tradisional Matah Ati ke kancah pertunjungan internasional di berbagai negara.

"Ibu Atilla juga banyak mendapatkan penghargaan budaya dari dunia internasional," ujar Nanik.

Selain Atilla, beberapa tokoh yang dinilai sangat peduli untuk memajukan bangsa adalah Arswendo Atmowiloto dan Butet Kertaradjasa. Tokoh lainnya di bidang sosial sebagai tokoh filantrofi yang sangat peduli dan membantu masyarakat miskin adalah Santhi M. Serad, Lia Chandrasari, dan Ani Kusuma Dewi.

Tabloid The Politic, merupakan salah satu media di bawah Kelompok Media Peluang (KMP) selain tabloid Peluang Usaha, Peluang Waralaba, Peluang Wirausaha, Info Kuliner, Kebaya Indonesia, Info Kecantikan dan Femme. Berkaitan dengan ulang tahun yang ke-7, KMP tersebut memberikan banyak penghargaan.

Sebagai contoh, Tabloid Peluang Usaha memberikan penghargaan kepada 10 pengusaha sukses yang paling fenomenal, from zero to hero. Selain itu Tabloid Peluang Wirausaha memberikan penghargaan kepada wirausahawan sukses.

Budi Purnomo Karjodihardjo menjelaskan, kegiatan pengharaan seperti ini akan terus dilanjutkan, karena bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa.
(Tz.U002)

Soekarwo, Sirmadji, Gus Ipul hadiri pelantikan ISNU

Mendikbud Mohammad Nuh (2 kanan) tampak berbicara dengan Gubernur Jatim Soekarwo dengan didampingi Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Moesa (2 kiri) dan Ketua Umum PW ISNU Jatim Abdullah Azwar Anas (kiri) saat menghadiri pelantikan dan musyawarah kerja ISNU Jatim di Surabaya, Minggu (16/12). (FOTO ANTARA/Edy M Ya'kub)

Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo, Ketua DPD PDIP Jatim H Sirmadji, Wagub Jatim H Saifullah Yusuf, Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah, dan tokoh lainnya menghadiri pelantikan dan musyawarah kerja PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jatim di Surabaya, Minggu.

Dalam acara yang juga dihadiri Mendikbud Mohammad Nuh itu, Soekarwo, Sirmadji, dan Gus Ipul terlihat duduk dalam satu meja bersama Ketua Umum PP ISNU Dr Ali Masykur Moesa dan Ketua Umum PW ISNU Jatim H Abdullah Azwar Anas.

Namun, Mendikbud pulang lebih dulu, karena ada kunjungan kerja ke Mataram, lalu selang beberapa lama kemudian datang Gus Ipul yang datang dari acara sunatan anak dari rekan dekatnya H Halim Iskandar.

Di hadapan acara yang juga dihadiri pengurus ISNU se-Jatim itu, Mendikbud Mohammad Nuh yang juga Wakil Ketua Dewan Ahli PP ISNU itu meminta ISNU untuk tidak terjebak politik aliran, karena fungsi dari intelektual (sarjana) adalah pencerah, penggerak, dan pemungkin.

"Pencerah itu ibarat cahaya dan cahaya paling cerah adalah putih. Putih itu kumpulan dari warna-warni. ISNU sebagai pencerah harus menaikkan bendera `rahmatan lil alamin` yang sifatnya kasih sayang, pengayom, penghormatan harkat, dan sebagainya," katanya.

Peringatan Mendikbud itu dipatuhi Gubernur Soekarwo yang banyak bercerita tentang sukses perekonomian di Jatim pada tahun 2012 dan proyeksi pada tahun 2013.

"Ekspor kita memang turun, tapi perdagangan kita naik. Yang menarik, naiknya sektor perdagangan itu disumbang 81 persen oleh investasi dalam negeri dan hanya 19 persen kontribusi asing," kata Soekarwo.

Oleh karena itu, ia mengajak kader-kader ISNU untuk mewarnai dunia perdagangan di Jatim, sebab naiknya sektor perdagangan yang mayoritas UMKM itu akibat iklim perekonomian yang minim pungutan liar. "Itu sangat ditentukan spiritualitas dan ISNU sangat berperan untuk itu," katanya.

Sambutan Ali Masykur Moesa justru "nyerempet" politik. "NU juga merupakan ormas yang terdepan dalam menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas untuk mempertahankan keutuhan NKRI," katanya.

Bahkan, katanya, jasa-jasa NU yang sudah teruji itu selayaknya memosisikan kader NU untuk memimpin Indonesia (Pilpres), memimpin Jatim (Pilgub). "Komitmen NU terhadap NKRI sudah terbukti, karena itu saatnya NU memimpin Indonesia, saatnya NU memimpin Jatim," katanya.

Dalam pelantikan itu juga dianugerahkan "Santri Award 2012" yang diserahkan kepada tiga dari 42 santri yang dianggap sukses yakni Aa` Abdullah Al Kudus (santri sukses dalam bidang lingkungan).

Selain itu, Suyadi (santri sukses dalam enterpreneurship/Presdir PT Perkasa, perusahaan perkapalan), dan Koperasi PP Sidogiri (kategori sukses dalam pemberdayaan pesantren).  (E011/I007)

LSI: 48,81 persen pemilih ikut mencoblos dalam Pilkada Bekasi

 "Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi Pilgub DKI Jakarta yang saat itu memperoleh tingkat partisipasi publik hingga 67 persen."

Bekasi (ANTARA News) - Lingkar Survei Indonesia menilai tingkat partisipasi masyarakat Kota Bekasi, Jawa Barat dalam memberikan suara pada Pilkada setempat minim.

"Penyebabnya saya rasa bukan karena sosialisasi penyelenggara Pilkada yang minim, tapi lebih pada faktor ketokohan kandidat yang kurang menonjol," kata Direktur Eksekutif Citra Publik Indonesia-Lingkar Survei Indonesia Grup, Hanggoro DP, di Bekasi, Minggu.

Hasil hitungan cepat LSI menyebutkan dari jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 1,6 juta jiwa lebih, hanya 48,81 persen di antaranya yang melakukan pencoblosan.

"Survei ini dilakukan dengan margin of error kurang lebih 1 persen. Data ini dikumpulkan dari 116.000 pemilih yang tersebar di 250 Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ujarnya.

Menurut dia, tidak adanya figur kandidat yang menonjol membuat masyarakat kurang simpatik dan lebih memilih untuk golput.

"Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi Pilgub DKI Jakarta yang saat itu memperoleh tingkat partisipasi publik hingga 67 persen," katanya.

Menurut dia, masyarakat Kota Bekasi cenderung aktif mengakses informasi dari berbagai media khususnya internet mengingat Bekasi dekat dengan Ibukota.

"Masyarakat Bekasi cenderung `melek` informasi. Jadi, kecil kemungkinan minimnya peserta akibat sosialisasi yang kurang," ujarnya.

Dikatakan Hanggoro, kelima pasang calon masing-masing Shalih Mangara Sitompul-Anwar Anshori Mahdum (Salam), Sumiyati Mochtar Mohamad-Anim Imamuddin (SM2 Anim), Dadang Mulyadi-Lucky Hakim (Dalu), Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu (Pas), dan Awing Asmawi-Andi Zabidi (Azib) kurang diminati warga.

"Promosi program mereka selama kampanye kurang mengena di masyarakat," ujarnya.

DPO bom Wamena tewas ditembak aparat keamanan

 Tidak tertutup kemungkinan pembakaran pos polisi yang berlokasi di pasar Wouma sebagai dampak dari tewasnya Mabel."

Jayapura (ANTARA News) - Aparat keamanan, pada Minggu pagi sekitar pukul 09.00 WIT, terpaksa menembak Hubert Mabel yang masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) dalam kasus peledakan bom di DPRD Jayawijaya dan pos lantas Polres Jayawijaya di Wamena.

Kabid Humas Polda Papua AKBP Gede Sumerta kepada ANTARA, di Jayapura, Minggu malam, mengakui adanya insiden tersebut dan jenasah saat ini masih berada di RSUD Wamena.

Penembakan itu terjadi karena saat hendak ditangkap yang bersangkutan mencoba melarikan diri dan merebut senjata milik anggota sehingga ditembak dan terkena kaki kanan dan kiri serta dada.

Almarhum Hubert Mabel selain masuk dalam DPO kasus BOM Wamena juga diduga terlibat dalam penyerangan Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya yang menewaskan tiga anggota polisi.

Penangkapan terhadap Hubert Mabel dilakukan setelah sebelumnya pada 14 Desember lalu aparat keamanan menangkap WJ, yang ditangkap karena membawa amunisi, kata Kabid Humas Polda Papua.

Ia menambahkan, sebelum ditangkap aparat keamanan dari timsus dibantu WJ menelpon Mabel untuk bertemu dan akhirnya disepakati bertemu di jalan raya kampung Abusak Distrik Kurulu.

Dijelaskan Kabid Humas Polda Papua, saat hendak bertemu itu Hubert Mabel ditemani empat orang rekannya yang membawa senjata tajam sejenis parang.

Melihat kondisi tersebut kemudian anggota timsus yang hanya berjumlah dua orang menyuruh mereka tiarap ke tanah namun tidak diindahkan oleh Mabel, bahkan balik menyerang anggota hingga kemudian anggota menggeluarkan tembakan yang menggenai korban, kata AKBP Gede Sumerta.

Almarhum Hubert Mabel sendiri dikenal sebagai Ketua Militan Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Ketika ditanya tentang pembakaran pos polisi di pasar Wouma, Kabid Humas Polda Papua itu mengaku kemungkinan sebagai dampak tewasnya Hubert Mabel.

"Tidak tertutup kemungkinan pembakaran pos polisi yang berlokasi di pasar Wouma sebagai dampak dari tewasnya Mabel," kata Gede Sumerta seraya mengaku dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa.  

Alex Noerdin maju calon gubernur Sumsel lagi

Alex Noerdin (FOTO ANTARA)

 Saya tahu persis, hasil surveinya bagus makanya saya berani maju."

Palembang (ANTARA News) - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin akan maju kembali pada pemilihan kepala daerah gubernur provinsi setempat yang akan diselenggarakan pada Juni 2013.

Untuk maju pada pilkada Sumsel itu Alex Noerdin mengembalikan berkas pendaftarannya sebagai bakal calon gubernur ke tim pilkada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar provinsi setempat di Palembang, Minggu malam.

Menurut Alex, ia berani maju pada pilkada gubernur Sumsel mendatang, karena hasil surveinya baik.

"Saya tahu persis, hasil surveinya bagus makanya saya berani maju," katanya seusai mengembalikan berkas pendaftarannya sebagai bakal calon gubernur ke DPD Partai Gollkar Sumsel menjelang penutupan pengembalian formulir pendaftaran.

Ia mengatakan, selain di Partai Golkar dirinya beberapa waktu lalu juga mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur Sumsel di Partai Amanat Nasional, karena pada pilkada tahun 2008 dirinya juga didukung partai berlambang matahari terbit tersebut.

Selain itu, ia juga mengambil dan mengembalikan formulir di Partai Persatuan Pembangunan, PKB dan partai lain yang membuka peluang, kata Alex yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumsel tersebut.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak para kandidat untuk berpolitik yang santun.

"Marilah kita tunjukan pertarungan yang bersih dan sehat," kata pejabat nomor satu di lingkungan pemerintah provinsi Sumsel itu.

Sementara mengenai pasangannya apakah akan berpasangan dengan bakal calon wakil gubernur dari PAN, Hafidz Tohir ia menuturkan, salah satu kemungkinannya termasuk Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Jamratul.

Sementara Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Jamratul mengatakan, hingga penutupan pengembalian formulir pada 16 Desember ini sebanyak empat bakal calon gubernur Sumsel yang mengembalikan formulir yakni Ridwan Mukti, Herman Deru, Ridwan Effendi dan Alex Noerdin.

Sedangkan untuk bakal calon wakil gubernur Sumsel hanya satu orang dan juga sudah mengembalikan formulir pendaftaran ke Golkar yakni Hafidz Tohir, ujarnya.

Mudah-mudahan rekomendasi DPP secepatnya memutuskan bakal calon gubernur/wakil gubernur Sumsel dari Partai Golkar periode mendatang, katanya. 

Faktor Malaysia di Balik Pembentukan Provinsi "Kalut"

Selama ini penduduk Kalimantan Utara lebih terlayani oleh Malaysia.

Peta Kalimantan harus diperbarui dengan terbentuknya satu daerah otonom baru, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.  

Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengabulkan pembentukan lima Daerah Otonom Baru (DOB), salah satunya Provinsi Kalimantan Utara (Kalut) yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Wakil Ketua Komisi II Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah DPR, Abdul Hakam Naja, menyatakan ada aspek geopolitik dan geostrategis di balik pembentukan Provinsi Kalut, antara lain berkaitan dengan posisi Kalut yang terletak di daerah perbatasan.

Hakam menjelaskan, selama ini penduduk Kalimantan Utara lebih banyak dilayani oleh Malaysia karena wilayah itu berbatasan dengan Serawak, salah satu negara bagian Malaysia di utara Pulau Kalimantan.

“Pemerintah Daerah Kalimantan Timur merasa tidak mampu melayani penduduk di sana karena wilayah mereka terlalu luas. Oleh karena itu dimekarkan,” kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2012.

Pemekaran diharapkan dapat meningkatkan layanan pemerintah bagi penduduk di Kalimantan Utara. Ironis bahwa sepanjang kemerdekaan RI ini, warga Kalut justru lebih mendapat layanan fasilitas dari Malaysia ketimbang negerinya sendiri.

Jangkauan Malaysia terhadap penduduk Kalut bahkan meliputi berbagai aspek, mulai dari perekonomian, pendidikan, kesehatan, sampai administrasi kependudukan.

“Masyarakat setempat pun banyak yang kerja di Serawak. Realitasnya akan terus begitu kalau dibiarkan,” ujar Hakam. Berbagai pertimbangan itulah yang membuat pemerintah dan DPR mendukung pembentukan Provinsi Kalut.

Keputusan itu diambil setelah melalui rapat dengan Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kaltim, dan para bupati, wali kota, serta Ketua DPRD tingkat kabupaten/kota terkait. “Kami dengarkan pendapat mereka, kira-kira ada masalah atau tidak. Ternyata semua setuju,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Pembentukan Provinsi Kalut dan keempat DOB lainnya, menurut Hakam, telah memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Otonom.

Selain Provinsi Kalut, keempat DOB lainnya adalah Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua Barat, serta Kabupaten Pesisir Barat di Lampung. Kelima DOB itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR, Kamis 25 Oktober 2012, untuk disahkan. (ren)

Sumber : vivanews

Menhan: RUU Kamnas Tak Bawa Indonesia Balik ke Orde Baru

 "Tidak betul dalam draf itu mau membawa supremasi TNI seperti Orba." 

Menhan menjamin RUU Kamnas tidak bawa Indonesia ke Orba (Antara/Asep Fathulrahman )

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, memastikan bahwa Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) tidak berbahaya bagi rakyat Indonesia. UU itu tidak membuat pemerintah menjadi otoriter.

"Jadi tidak betul dalam draf itu mau membawa supremasi TNI lagi seperti zaman Orba. Teman-teman TNI ikut keputusan politik pemerintah," kata Prnomo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2012.

Menurut Purnomo, jika RUU Kamnas tidak jadi disahkan, maka Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1959 akan tetap berlaku di Indonesia. "Karena itu kita stop Undang-undang Keadaan Bahaya itu dengan Kamnas supaya supremasi hukum tetap ada," ujar dia.

Purnomo menambahkan, ancaman negara saat ini lebih bersifat nonmiliter. Ancaman tersebut sangat kompleks dan mempunyai risiko tinggi. "Kalau kita bicarakan keamanan, kita bicara ancaman. Di dalam Kamnas itu memang disebutkan ancamannya luas sekali. Ancaman sekarang itu lebih non militer, kompleks, risikonya tinggi, dan tidak menentu," ujarnya.

Rakyat  tidak perlu khawatir dengan RUU Kamnas ini. Sebab, elemen masyarakat akan masuk ke dalam Dewan Keamanan Nasional yang terdapat dalam Pasal 54 (e) RUU Kamnas ini. "Dewan ini bukan dewan operasional, tapi dewan yang sifatnya hanya di dalam tataran kebijakan dan strategi, dan sifatnya nasional. Di situ masyarakat masuk di keanggotaannya," jelas Purnomo.

Meski demikian, Purnomo mengatakan, pemerintah siap  merevisi ulang draf RUU Kamnas jika diminta oleh DPR. "Pembahasan yang sifatnya di forum politik, apa saja bisa saja berubah. Jadi usulan dari pemerintah dibahas di dalam Pansus. Kalau perlu dilakukan penyempunaan, penyesuaian tidak masalah, ini kan baru pembahasan pertama, kalau ada yang perlu disingkronisasikan kita siap," tegas dia. (umi)

Sumber : antara